Desa Kesambirampak

Kec. Kapongan, Kab. Situbondo
Prov. Jawa Timur

Loading

Website Resmi Desa Kesambirampak

Kec. Kapongan Kab. Situbondo

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	338
Kemarin	:	296
Total Pengunjung	:	710.363
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	3.145.93.227
Browser	:	Mozilla 5.0

Kehadiran di Kantor Desa

LEGIONO

Kepala Desa

HARISIL MUCHLIS

Sekretaris Desa

WAHYUDI

Kepala Seksi Pemerintahan

WAHYU CANDRA ADI NATA

Kepala Seksi Kesejahteraan

ERNAWATI

Kepala Urusan Keuangan

ZAINATUL WIDAD

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

KHAIRUL UMAM

Staf

KARYOTO

Kepala Dusun Karang Layar

ZEINUR RIDHO

Kepala Dusun Rambutan

ARI SETIYAWATI

Kepala Urusan Perencanaan

GHAZALI

Kepala Dusun Sarse

SUNARWADI

Kepala Dusun Krajan

TOLAK SUNARSO

Kepala Dusun Nyior Cangka

MUHAMMAD AMINULLAH

Kepala Dusun Pajukoan

TOLA RUDI YANTO

Kepala Seksi Pelayanan

Desa	:	Kesambirampak
Kecamatan	:	Kapongan
Kabupaten	:	Situbondo
Provinsi	:	Jawa Timur
Kode Pos	:	68362
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Banyuwangi No. 355

082229465969

dskesambirampak@gmail.com

Desa Kesambirampak

Kec. Kapongan, Kab. Situbondo
Prov. Jawa Timur

Desa Kesambirampak

Perayaan

Hari Guru

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Desa

Komentar Terbaru

Ansori

17 Januari 2024 20:09:51

Sangat bermanfaat...

Hardi

19 November 2023 23:25:34

Bagaimàn cara daftat bpnt5...

muzamzami

27 Mei 2022 02:26:35

Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05...

PKL

13 Juli 2021 11:43:11

Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama...

Parso, S.Kom

07 Agustus 2020 16:01:36

Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar sesuai amanat UU Desa....

Fadli

27 Mei 2020 23:52:28

Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu jangan sampai menerima....yg menerima yg betul2...

Konten Populer

15.340 Kali
Sejarah Desa...

14.446 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa...

14.441 Kali
Visi dan Misi...

14.057 Kali
Batas Wilayah...

13.479 Kali
RT RW...

13.405 Kali
LPM...

13.390 Kali
BPD...

Kategori

Berita Nasional

16 Juli 2020 12:55:12

436 Kali

WAHYUDI

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (14/7).

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut diantaranya meliputi pertukaran informasi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri usai penandatangan melaporkan, tahun 2020 ini Kemendes PDTT telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Disini tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan sehingga sejak dini sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," kata Gus Menteri.

Selain itu, Gus Menteri juga menyampaikan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat," imbuh Gus Menteri.

Bukan itu saja, Gus Menteri melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada tahun 2009 terdapat 6 unit kerja zona integritas meningkat menjadi 19 unit kerja zona integritas pada tahun 2020.

"Dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerjasama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk trus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia," katanya.

Sementara iti, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya.

Menurutnya, Korupsi itu terjadi karena banyak hal diantaranya orangnya serakah, karena ada kesempatan, karena kebutuhan, karena ancaman hukumannya rendah sehingga orang melakukam korupsi.

"Tetapi disamping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini," katanya.

Terkait dengan penandatangan, KPK kata Firli, sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerjasama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

"Khususnya Kemendes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerjasama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi," katanya.

Dalam penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Kemendes PDTT beserta seluruh pegawainya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3347/berantas-korupsi-di-desa-kemendes-pdtt-gandeng-kpk

Beri Komentar

Desa

2.740

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.740penduduk

2.947

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.947penduduk

5.687

TOTAL

TOTAL5.687penduduk

Data
Wilayah

Data
Pendidikan

Data
Pekerjaan

Data
Usia

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LEGIONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARISIL MUCHLIS

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

WAHYU CANDRA ADI NATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ZAINATUL WIDAD

Tidak Ada di Kantor

Staf

KHAIRUL UMAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Karang Layar

KARYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rambutan

ZEINUR RIDHO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ARI SETIYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sarse

GHAZALI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Krajan

SUNARWADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Nyior Cangka

TOLAK SUNARSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pajukoan

MUHAMMAD AMINULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TOLA RUDI YANTO

Tidak Ada di Kantor

Data Wilayah

Populasi Per Wilayah

Lapak Desa

Hasil Olahan Warga

Golongan Darah

Data Statistik

Rekam Kehadiran

di Kantor Desa

Pembangunan

Dokumentasi Kegiatan

Produk Hukum

Peraturan di Desa

DPT

Calon Pemilih

Lapor

Pengaduan Warga

Galeri

Album Foto

Status IDM

Index Desa Membangun

Peta

Wilayah Desa

Bantuan

Penerima Manfaat

PERKEMBANGAN PENDUDUK