[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kementerian Pertahanan ditunjuk menjadi salah satu leading sector dalam program lumbung pangan atau food estate Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan atas penunjukan ini Kementerian Pertahanan akan menyiapkan badan cadangan logistik strategis yang di dalamnya banyak melibatkan prajurit TNI.
Ia menyebut, rencana perekrutan komponen cadangan juga akan diagendakan Kemenhan, untuk terlibat dalam pengelolaan lumbung pangan tersebut.
"Pak Prabowo diminta untuk mempersiapkan agenda logistik pangan nasional ini. Jadi memang fokus konsepsinya adalah badan cadangan logistik strategis maka ya banyak keterlibatan prajurit TNI untuk mengurusi, pertanian pangan ini misalnya nanti juga kan kita punya rencana untuk rekrutmen komponen cadangan. Komponen cadangan juga bisa digunakan yang pertama yang direkrut dan seleksi menjadi komcad sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2019 (UU PSDN) itu bisa di manfaatkan terlibat dalam pengelolaan pertanian pangan kita," kata Dahnil Kepada KBR, Kamis (9/7/2020).
Dahni menambahkan, Presiden Jokowi telah meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani masalah food estate sebagai cadangan logisik pangan di Indonesia.
Menurutnya khusus perekrutan komponen cadangan nantinya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait Pengaturan Sumber Daya Nasional (PSDN).
Dahnil juga memperkirakan lahan pertanian yang akan menjadi sumber lumbung ketahanan pangan di Tanah Air mencapai 1,4 juta hektar.
"Memang ada ancaman serius terkait ketahanan pangan kita di masa yang akan datang, Ancaman serius terhadap ketersediaan bagi pangan kita di masa yang akan datang bukan cuma Indonesia bahkan dunia. Ini juga belajar dari kondisi pandemi yang kita sedang hadapi gitu ya dan dunia sedang ada Covid-19, maka kemudian ada pemikiran-pemikiran Presiden untuk memperkuat pangan dalam negeri," ujar Dahnil.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarap lumbung pangan. Jokowi berkunjung ke Kalimantan Tengah pada Kamis (9/7) pagi.
Kedatangan Jokowi beserta Prabowo Subianto dan Jajaran kali ini dalam rangka peninjauan lahan terkait pelaksanaan program ketahanan pangan nasional yakni food estate atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah.
Lokasi pelaksanaan program tersebut, rencananya berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang hingga saat ini terus dipersiapkan dan dimantapkan.
Sementara itu, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Bondan Tiara Sofyan mengatakan, program Komponen Cadangan ( Komcad) yang melibatkan masyarakat sipil dalam pertahanan negara bukan upaya negara menggelar wajib militer.
Bondan menjelaskan, Komcad sendiri memiliki klasifikasi peserta dari usia 18-35 tahun. Bagi mereka yang sudah memenuhi klasifikasi dan persyaratannya, nantinya dilanjutkan dengan seleksi dan pelatihan Komcad selama tiga bulan.
Penunjukan Kemenhan Dikritik
LSM hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo mengaji ulang penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab dari program lumbung pangan nasional.
Menurut Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, fungsi dan tugas dari Kementerian Pertahanan adalah mengurusi sektor pertahanan.
Ia menyarankan Jokowi untuk menyerahkan penanganan sektor ketahanan pangan kepada Kementerian Pertanian.
"Saya kira itu akan jauh lebih efektif. Biarlah urusan soal pertanian, ketahanan pangan jadi ekspertisnya kementerian sektoralnya. Jangan sedikit bertumpu, mengerahkan TNI, militer untuk urusan-urusan yang sifatnya non militer," kata Gufron kepada KBR.
Gufron juga meminta Kementerian Pertahanan memprioritaskan pembenahan komponen utamanya yaitu TNI dibandingkan merekrut komponen cadangan untuk mengelola lumbung pangan nasional tersebut.
Tak hanya itu Imparsial berharap Pemerintah melibatkan ahli-ahli sipil dari kementerian sektoral terkait pangan, dengan menggandeng universitas untuk me