[Solider|Warita Desa] Pada masa pandemi ini, negara harus mencukupi kebutuhan semua warganya karena terdampak oleh covid, tak terkecuali difabel. Hak-hak difabel sebelum pandemic  belum  terpenuhi dengan optimal, kini saat pandemic dapat mengukur peran Pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang di ketuai oleh Maulani Rotinsulu dimana sebagai penanggap beberapa pembicara pada webinar yang bertajuk melindungi hak-hak difabilitas pada masa pandemic, Selasa (18/8). Menurutnya Unesco telah menerjemahkan 10 rekomendasi dari aliansi disabilitas internasional tentang tanggap covid-19 yang inklusi terhadap difabilitas.

“Saya berharap tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana idealnya satu program itu kita adopsi atau modifikasi terkait pandemic, kami juga mengerti bahwa setiap daerah mempunyai kebijakan dalam situasi-situasi tertentu yang kemudian bisa diadaptasikan dan tidak selalu seideal apa yang disampaikan oleh aliansi disabilitas internasional. Tapi saya senang sekali isi dari 10 rekomendasi itu diadopsi oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenpppa),” ujar Maulani

Pada pendidikan untuk anak-anak difabilitas di masa pandemic ini, secara online waktu tidak cukup untuk proses belajar mengajar dan anak-anak ingin belajar tatap muka, jadi belajar online tidak efektif, jadi anak-anak tertinggal dalam proses belajar mengajar. Ia juga berbicara tentang validasi data daerah, dimana HWDI belum mengetahui bagaimana untuk membantu pemerintah dalam memvalidasi data.

“Apakah melalui Musrenbang, Pemerintah daerah, dinas sosial, atau langsung ke Kementerian sosial. Kami menginginkan dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat RT sampai Presiden bersama-sama rembuk termasuk dengan organisasi difabilitas untuk menanyakan data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh Negara ini, dan difabel yang juga ingin tahu terkait pembangunan diri mereka, baik di pendidikan, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan, sebenarnya sampai dimana Negara ini telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan difabilitas. Oleh karena itu kami ingin tahu sampai dimana data-data yang telah dibuat oleh Pemerintah dan desain data nasional yang dibuat Kemensos,” ucapnya

Kemudian menyoroti tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana data-data orang yang tidak mampu dan difabel masuk di DTKS. Ketika difabilitas ini dikategorikan orang yang tidak mampu atau masuk dalam kelompok rentan, HWDI ingin difabel masuk dalam DTKS secara keseluruhan. Lalu terkait dengan pendampingan, menurutnya pendampingan tidak harus non difabel namun difabel bisa diberikan kesempatan untuk mendampingi.

“Jika bisa dapatkan di difabel yang mampu kenapa kita tidak menggunakannya, setahu saya setiap pendamping di kecamatan, kabupaten, memiliki proses pengajaran, training, untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka terkait penugasan sebagai pendamping, saya rasa tidak ada salahnya jika difabilitas diberikan kesempatan itu, atau diberikan kuota agar mereka bisa bertugas dalam pendampingan untuk kelompok mereka. Kita harus mengubah paradigma kita ketika melihat difabilitas tidak hanya menerima manfaat saja tetapi mereka bisa memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan difabilitas pada khususnya,” tuturnya

Beberapa pembicara dalam webinar, seperti Heroe Poerwadi ketua kelompok kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memaparkan bahwa peraturan di Negara Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan, jaminan kesehatan untuk di masa normal maupun di masa pandemic.

“Kita atau pemerintah harus bisa meyakinkan dalam memberikan jaminan kepada difabilitas saat menghadapi bencana ini, sehingga persoalan atau kebutuhan mereka dapat kita penuhi bersama-sama. Dan yang kedua memberikan jaminan sosial pada mereka terutama pada aktivitas yang masih menjalankan stay at home dan masih mengakibatkan persoalan social yang ada di masyarakat,” ujar Heroe yang juga sebagai wakil Walikota Yogyakarta

Pandemi juga mengakibatkan dampak ekonomi terhadap difabilitas yaitu terputusnya akses perekonomian dan hilangnya pekerjaan.“Perlu kita mendorong potensi ekonomi kepada difabilitas dalam memberikan kesempatan pada mereka,” katanya

Semoga seminar ini bisa menjadi inspirasi kepada seluruh pemerintah kota di Indonesia, untuk bisa mengangkat kembali potensi ekonomi dan sosial terhadap difabilitas untuk bisa menjadi lebih besar lagi.

Harry Hikmat, direktur jenderal rehabilitasi sosial di kementerian sosial menjelaskan terkait pemenuhan hak difabilitas seperti yang tertuang pada UU no 8 tahun 2016 ini membutuhkan perbaikan data secara serius sehingga tujuan utama kita mempunyai data nasional difabilitas menjadi sangat penting. Untuk asistensi rehabilitasi sosial lebih mengutamakan pelayanan sosial secara terpadu dan berkelanjutan termasuk melakukan sentra pelayanan sosial yang akan dikembangkan di 5 provinsi dan menjangkau semua warga secara universal dan inklusif serta pendekatan yang komprehensif, terakreditasi, melembaga, dan professional serta mengutamakan berbagai pencegahan atas kemungkinan resiko-resiko yang bisa terjadi kepada difabilitas. Dan mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dan layanan social dalam lembaga yang bersifat temporer.

“kedepan akan dikembangkan difabel center, bukan lagi spesifik atau balai yang menangani terlalu spesialis, seperti di berbagai Negara yang lebih maju dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabilitas, dan juga berbagai upaya yang mengedepankan keluarga dan komunitas akan lebih ditingkatkan secara serius, karena itu upaya yang diberikan pada difabilitas tidak hanya berbasis residensial tetapi upaya yang berbasis keluarga atau komunitas. Termasuk memastikan difabilitas mendapatkan family support terhadap program-program nasional dan kegiatan yang early intervention mengutamakan rehabilitasi berbasis masyarakat. Pendidikan, informasi atau kampanye sosial dan sensitisasi akan terus dilakukan dan dikembangkan secara masif, inilah yang akan menjadi tugas Kementerian sosial kedepan,” tukas Harry Hikmat

Ia berharap dapat bersinergi kepada kelompok-kelompok difabilitas karena kementerian sosial tidak bisa bekerja sendiri dalam pemenuhan hak-hak difabilitas.[]

Reporter: Oby Achmad
Editor     : Ajiwan Arief