Desa Kesambirampak

Kec. Kapongan, Kab. Situbondo
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kesambirampak

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Desa

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Rincian kenaikannya adalah:

Kelas I: naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000Kelas II: naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000Kelas III: naik dari 25.500 menjadi Rp42.000

Khusus untuk tahun 2020 pemerintah memberi subsidi sebesar Rp16.500 untuk peserta Kelas III, sehingga kelompok ini bisa tetap membayar iuran sebesar Rp25.500.

Sedangkan untuk tahun 2021 subsidinya akan dikurangi menjadi Rp7.000, sehingga peserta Kelas III harus membayar iuran sebesar Rp35.000.

Meski sudah dibumbui subsidi, Anggota DPR Komisi Kesehatan Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan penaikan iuran di tengah pandemi Covid-19 ini tidak tepat.

"Karena masyarakat sekarang itu terdampaknya luar biasa. Masyarakat yang terdampak covid-19 ini banyak sekali. Jadi saya khawatir masyarakat tidak mampu untuk membayar iuran BPJS ini. Nanti saya juga khawatir masyarakat tidak patuh terhadap peraturan pemerintah ini," kata Saleh saat dihubungi KBR, Rabu, (13/5/2020).

"Misalkan ada lima anggota keluarga, satu ayah, satu ibu, tiga anak. Misal bayar iuran Rp35 ribu kali lima, berarti sudah besar sekali nilainya, Rp175.000 satu bulan. Apakah itu sanggup dibayar atau tidak," imbuhnya. 

Masih Ada Kecurangan dan Masalah Data

Di kesempatan sama, Saleh Partaonan Daulay menyatakan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran karena ada kecurangan dalam pengelolaannya, bukan semata-mata karena iurannya yang rendah.

Politikus Fraksi PAN ini juga mengingatkan bahwa data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih bermasalah.

"Ada masyarakat yang tidak layak menerima (bantuan) malah menerima, dan sebaliknya. Ada kecemburuan sosial. Soal pendataan itu belum diselesaikan pemerintah," kata Saleh.

Solusinya, selain mengawasi kecurangan dan memperbaiki data, Saleh menilai pemerintah mesti mengevaluasi UU DJSN dan UU BPJS yang mempersulit pemberian layanan kesehatan dengan optimal.

"Misalkan dengan memberikan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warganya," jelas Saleh.

Oleh : Muthia Kusuma, Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

2.740

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.740penduduk

2.947

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.947penduduk

5.687

TOTAL

TOTAL5.687penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LEGIONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARISIL MUCHLIS

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

WAHYU CANDRA ADI NATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ZAINATUL WIDAD

Tidak Ada di Kantor

Staf

KHAIRUL UMAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Karang Layar

KARYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rambutan

ZEINUR RIDHO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ARI SETIYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sarse

GHAZALI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Krajan

SUNARWADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Nyior Cangka

TOLAK SUNARSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pajukoan

MUHAMMAD AMINULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TOLA RUDI YANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

39

Surat

Bulan Lalu

64

Surat

Tahun Ini

834

Surat

Tahun Lalu

1,091

Surat

Total

6,489

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Penyaluran Perluasan BSP Covid-19

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Kecamatan
Koordinator : Kaur Kesra dan Satgas Covid

Terdahulu

Pencairan BLT Kemensos

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kaur Kesra

Terdahulu

Pencairan Bantuan Langsung Tunai PT POS Tahap 2

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 459
Kemarin : 296
Total Pengunjung : 710.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.40.53
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Penyaluran Perluasan BSP Covid-19

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Kecamatan
Koordinator : Kaur Kesra dan Satgas Covid

Terdahulu

Pencairan BLT Kemensos

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kaur Kesra

Terdahulu

Pencairan Bantuan Langsung Tunai PT POS Tahap 2

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 459
Kemarin : 296
Total Pengunjung : 710.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.40.53
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

LEGIONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HARISIL MUCHLIS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WAHYUDI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

WAHYU CANDRA ADI NATA

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ERNAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZAINATUL WIDAD

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

KHAIRUL UMAM

Staf
Tidak Ada di Kantor

KARYOTO

Kepala Dusun Karang Layar
Tidak Ada di Kantor

ZEINUR RIDHO

Kepala Dusun Rambutan
Tidak Ada di Kantor

ARI SETIYAWATI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

GHAZALI

Kepala Dusun Sarse
Tidak Ada di Kantor

SUNARWADI

Kepala Dusun Krajan
Tidak Ada di Kantor

TOLAK SUNARSO

Kepala Dusun Nyior Cangka
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AMINULLAH

Kepala Dusun Pajukoan
Tidak Ada di Kantor

TOLA RUDI YANTO

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor