[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kelompok masyarakat sipil, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah untuk membuat mekanisme  pemantauan dan kontrol sebelum mendistribusikan bantuan kepada nelayan. Sekjen Kiara, Susan Herawati beralasan, para nelayan mengkhawatirkan adanya praktik korupsi pada bansos berupa sembako atau PKH pada rantai produksi perikanan. 

Dia khawatir penerima bantuan tidak tepat sasaran.

"Tapi yang menjadi catatan buat kami, bagaimana kemudian negara mempunyai mekanisme yang konkrit untuk mendistribusikan fasilitas bantuan yang hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Kami khawatir fasilitas yang diberikan dari BBM, paket sembako atau PKH ini tidak diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan," ucap Susan saat dihubungi KBR, Kamis  (28/5/2020).

Sekjen Kiara Susan Herawati menambahkan, selain mekanisme pengawasan bantuan sosial, pemerintah juga perlu memerhatikan pendataan penerima bantuan. Susan menyebut, nelayan di Aceh mengeluhkan pendataan penerima bansos yang tidak diperbarui. Menurut para nelayan, data yang digunakan pemerintah  berasal dari   tahun 2005.

Kendati demikian, ia mengapresiasi niat pemerintah untuk menggelontorkan bantuan sosial terhadap 1 juta nelayan maupun petambak. Seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik. Ia beralasan, para nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya menghadapi pandemi Covid-19, melainkan juga ancaman krisis pangan. Ia menjelaskan para nelayan kesulitan mengakses sembako, BBM dan penjualan produk hasil produksi perikanan. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan sederet insentif bagi jutaan petani dan nelayan. Jokowi ingin insentif yang diberikan, dapat menjadi tumpuan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. 

Jokowi menjelaskan ada beberapa skema progam bantuan yang akan diberikan ke petani dan nelayan, yakni yang pertama melalui program jaring pengaman sosial.

"Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik,"ujar Jokowi via Kanal Youtube Setpres RI, Kamis (28/5/2020).

Jokowi mengatakan, tujuan utama dari skema program tersebut, untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin. Nantinya program subsidi bunga kredit juga disiapkan pemerintah, dengan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun. 

Oleh : Muthia Kusuma
Editor: Rony Sitanggang