rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • EDY KRISNAWAN

    Kepala Urusan Perencanaan

  • KHAIRUL UMAM

    Staf

  • DEWI ISTI KURNIA

    Kepala Dusun Karang Malang

  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

settings Pengaturan Layar

fingerprint

658 views

Pengunjung Hari Ini

86.92 %
Kemarin 757 views

router OpenSID 22.01-premium-rev01

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Kesambirampak

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Kenormalan Baru, Ini Syarat Izin Pengoperasian Pariwisata dari Kemenparekraf

07 Jul 2020 11:06:34 223 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kementerian Pariwisata   menyebut syarat beroperasi obyek wisata saat era kenormalan baru harus memenuhi protokol kesehatan. Juru bicara Kemenparekraf Agustini Rahayu menjelaskan, protokol kesehatan itu mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, di antaranya tersedianya fasilitas cuci tangan serta penggunaan masker dan jaga jarak fisik aman. 

Kata Agustini, wewenang izin operasi sebuah pariwisata terdapat di pemerintah daerah.

"Oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah. Kita juga harus saling koordinasi intens gitu ya dengan pemerintah provinsi," kata Agustuni di YouTube resmi Kemenparekraf, Minggu  (5/7/2020).

Jubir Kemenparekraf Agustini Rahayu menambahkan, sektor pariwisata akan dibuka secara berskala tergantung kondisi penularan dan status di suatu wilayah. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara apabila kondisi di wilayah pariwisata itu tergolong aman. Namun demikian ia menegaskan bahwa dalam sektor pariwisata yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan pengunjung atau wisatawan. 

Wisata di Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah membuka sebagian sektor pariwisata dan restoran yang telah memenuhi sertifikasi protokol kesehatan Covid-19. Ia mengatakan,  atraksi wisata yang biasanya ramai, gebyar dan massal, saat era kenormalan baru maka yang diutamakan adalah jaga jarak dan pembatasan pengunjung. 

Bupati Anwar juga mendorong wisata outdoor dan private tour dalam preferensi wisatawan karena risiko penularan Covid-19 tergolong rendah.

"Ada juga kawah ijen sudah mulai dibuka tapi dengan sangat terbatas. Kalau dulu pengunjungnya boleh berapa saja, karena blue fire hanya ada dua. Satu Indonesia dan Islandia. Maka tidak heran di sini banyak orang asing. Sekarang dibatasi. Kalau mau ke sini harus reservasi lewat online dibatasi 450 orang. Dulu kan ribuan orang datang dengan bebas. Kemudian yang kedua Agrowisata Tamansuruh," kata Azwar dalam video conference bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Minggu, (5/7/2020). 

Bupati Banyuwangi Azwar menambahkan kendala di lapangan dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu membiasakan orang untuk menggunakan masker. Kata Azwar, tantangan lainnya juga pembatasan kapasitas semisal pembatasan jumlah wisatawan dan fasilitas air yang mengalir untuk mencuci tangan.  

Protokol di Hotel dan Resto

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut anggotanyaI wajib mengikuti protokol new normal atau kenormalan baru yang dikeluarkan Kemenkes terkait pandemi Covid-19. Menurut Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran, PHRI bahkan tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih detail untuk hotel dan restoran dengan mengacu aturan Kemenkes. 

Rencananya, SOP ini rampung dan akan dibagikan ke seluruh anggota PHRI pada 1 Juni mendatang. Kata dia, SOP itu nanti akan mengatur mulai dari operasional, tamu, dan karyawan hotel maupun restoran.

"Yang paling utama protokol itu kan masalah suhu 37.3 kita sepakati. Kedua handsanitizer, dan handgloves untuk karyawan entah yang memberi pelayanan, yang membersihkan. Kemudian masker. Kemudian disinfektan bukan hanya untuk fasilitas publiknya tapi kamar. Setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan supaya untuk meyakinkan kamar itu sudah dalam kondisi bersih," kata Maulana kepada KBR, Rabu (27/05/20).

Oleh : Muthia Kusuma
Editor: Rony Sitanggang

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 12:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 17:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 28 Mei 2020 00:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:658
Kemarin:757
Total Pengunjung:273.804
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:54.83.119.159
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,621,452,342 | Rp. 1,631,002,535
99.41 %
BELANJA
Rp. 1,580,627,500 | Rp. 1,633,287,566
96.78 %
PEMBIAYAAN
Rp. 2,285,031 | Rp. 2,285,031
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 37,064,930 | Rp. 37,064,930
100 %
Dana Desa
Rp. 929,299,000 | Rp. 929,299,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 48,825,000 | Rp. 48,825,000
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 604,219,000 | Rp. 604,219,000
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 1,297,130 | Rp. 9,594,605
13.52 %
Bunga Bank
Rp. 747,282 | Rp. 2,000,000
37.36 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 795,125,000 | Rp. 814,659,866
97.6 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 414,835,000 | Rp. 437,682,200
94.78 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 108,557,500 | Rp. 114,122,500
95.12 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 9,110,000 | Rp. 9,110,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 253,000,000 | Rp. 257,713,000
98.17 %